Aliansi Mahasiswa Universitas Jember (UNEJ) telah melaksanakan audiensi dengan pihak rektorat terkait polemik penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026. Audiensi yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Lantai 2 Gedung Rektorat UNEJ ini merupakan bentuk upaya mahasiswa dalam mengawal transparansi, keadilan, dan akuntabilitas kebijakan kampus yang berdampak langsung pada akses pendidikan calon mahasiswa.
Audiensi dilatarbelakangi oleh keresahan yang muncul setelah calon mahasiswa jalur SNBP menemukan adanya perubahan nominal UKT secara signifikan dalam waktu singkat. Pada 20 April 2026, sistem akademik masih menampilkan nominal UKT yang dipahami sebagai ketetapan akhir. Namun, sehari kemudian ketika portal pembayaran dibuka, sebagian mahasiswa mendapati nominal UKT yang meningkat hingga jutaan rupiah tanpa adanya pemberitahuan resmi dari pihak universitas. Situasi tersebut memicu kebingungan dan kekhawatiran di kalangan calon mahasiswa serta orang tua.
Menanggapi persoalan tersebut, Aliansi Mahasiswa UNEJ menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak rektorat, antara lain mendesak adanya klarifikasi resmi dan terbuka, peninjauan ulang terhadap hasil penetapan UKT, perbaikan sistem akademik yang bermasalah, serta penundaan kewajiban pembayaran UKT hingga terdapat keputusan yang jelas dan adil bagi seluruh calon mahasiswa.
Sebagai hasil dari audiensi, pihak Universitas Jember menyampaikan beberapa komitmen penting. Pertama, mahasiswa baru yang belum melakukan registrasi dan pembayaran UKT tidak akan diberhentikan maupun ditolak. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya melalui proses verifikasi faktual guna mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran, baik karena kendala ekonomi maupun faktor lainnya.
Kedua, universitas akan melakukan verifikasi ulang secara faktual terhadap calon mahasiswa yang belum melakukan registrasi hingga batas waktu yang telah ditentukan. Bagi calon mahasiswa yang terbukti mengalami kesulitan ekonomi, pihak universitas akan memberikan opsi kebijakan berupa penurunan kelompok UKT, pembayaran secara angsuran, maupun penundaan pembayaran sesuai hasil verifikasi.
Ketiga, Universitas Jember memberikan ruang penundaan pembayaran UKT hingga proses verifikasi selesai dan memperoleh konfirmasi dari pihak akademik. Batas waktu penundaan diberikan hingga 5 Mei 2026. Selain itu, pihak universitas juga berkomitmen untuk menyelenggarakan konferensi pers pasca audiensi sebagai bentuk penyampaian informasi resmi kepada publik.
Aliansi Mahasiswa Universitas Jember menilai hasil audiensi ini sebagai langkah awal yang penting dalam menjamin hak mahasiswa terhadap pendidikan yang adil dan terjangkau. Meski demikian, pengawalan terhadap proses verifikasi dan implementasi kebijakan yang telah disepakati akan terus dilakukan guna memastikan seluruh komitmen yang disampaikan dapat terlaksana secara transparan dan berpihak pada kepentingan mahasiswa.